Timsusgakum Kemenag Kembali Tertibkan Markas Travel Umrah Tak Berizin

Timsusgakum Kemenag Kembali Tertibkan Markas Travel Umrah Tak Berizin

Serang (Sinhat)–Tim Khusus Penegakan Hukum Umrah Kementerian Agama melakukan inspeksi mendadak di salah satu markas travel umrah tak berizin Rachmatoellah Semesta Alam di kawasan Jalan Raya Serang, Pandeglang, KM 1Kebon Jahe, Serang Banten, Kamis sore (14/04/2016).

Saat tim mendatangi travel Rachmatoellah Semesta Alam suasana kantor nampak sepi. Hanya dihuni dua karyawan. Salah satu karyawan mengaku tidak tahu kalau menyelenggarakan perjalanan umrah mendapat  izin dari Kementerian Agama. “Maaf pak kami hanya karyawan biasa. Tidak tahu kalau harus ada izin umrah dari Kementerian Agama,” pungkas salah satu karyawan yang enggan namanya disebut ini.

Dalam kesempatan itu ia juga mengungkapkan bawah perusahaannya selama ini bekerjasama menjadi konsorsium travel Sandora, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) anggota Himpuh. “Ngambil visa kadang lewat Sandora. Kadang lewat provider visa yang lain. Manifestnya secara administrasi kami memakai bendera travel Sandora. Sebelumnya kami sudah menyampaikan kepada pemilik perusahaan untuk mengurus izin operasional penyelenggaraan umrah ke Kementerian Agama,” tukas pria yang mengaku sebelumnya telah lama bekerja di PT Al Amin tour and travel.

Lanjut dia, bukannya perusahaannya tak mau mengurus perizinan. “Tapi, karena belum dua tahun kami belum mengurusnya. Jadi kami tunggu dua tahun dulu baru kami ajukan,” imbuhnya. Sedangkan, sambung dia, untuk pengurusan visa perusahaannya banyak berhubungan dengan PT Husni Multi Bisnis tour and travel. “Secara administrasi saat pengurusan visa kami memakai bendera travel Sandora. Dan ketika kami mengurus visa biasanya berhubungan langsung dengan Endang Suhendra selaku Direktur Utama PT Sandora. Kami pakai provider visa itu,” bebernya lagi.

Sementara itu, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Banten, Lukmanul Hakim menegaskan, meminta spanduk penyelenggaraan umrah dicopot sesegera mungkin. “Saya ingatkan ini harus dilakukan karena ini melanggar undang-undang. Kalau dalam beberapa hari mendatang tidak dicopot saya cek masih ada maka langsung kami laporkan ke Polda untuk diproses secara hukum,” tegasnya. (rio/ar)

Sumber : KEMENAG RI/rio-ar

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *